Diskresi: Bebas Tapi Terikat? Kapan Boleh ‘Ngelanggar’ Aturan?
data-sourcepos="5:1-5:460">harmonikita.com – Pernahkah kamu berada di situasi abu-abu? Situasi di mana aturan tertulis terasa kaku dan kurang tepat untuk diterapkan? Di situlah diskresi berperan. Diskresi, sebuah kata yang mungkin terdengar formal, sebenarnya akrab dengan kehidupan sehari-hari. Ia hadir dalam berbagai aspek, mulai dari urusan hukum, kebijakan publik, hingga interaksi sosial. Lantas, apa sebenarnya diskresi itu? Kapan kita boleh menggunakannya, dan bagaimana dampaknya bagi masyarakat?
Memahami Lebih Dalam Makna Diskresi
Diskresi secara sederhana dapat diartikan sebagai kebebasan atau kewenangan seorang pejabat atau pihak yang berwenang untuk mengambil keputusan berdasarkan pertimbangan sendiri, dalam batas-batas hukum dan peraturan yang berlaku. Kata kunci di sini adalah “pertimbangan sendiri”. Artinya, keputusan yang diambil tidak sepenuhnya didikte oleh aturan tertulis, melainkan juga mempertimbangkan konteks, situasi, dan dampak yang mungkin timbul.
Namun bukanlah kebebasan mutlak. Ia tetap terikat pada koridor hukum dan etika. Seorang pejabat tidak bisa menggunakannya untuk melanggar hukum atau bertindak sewenang-wenang. Justru hadir untuk mengisi celah-celah dalam aturan yang mungkin kurang spesifik atau tidak dapat mencakup semua kemungkinan situasi.
Dalam Berbagai Bidang
Hadir dalam berbagai bidang, di antaranya:
1. Hukum
Dalam bidang hukum, seringkali diberikan kepada aparat penegak hukum, seperti polisi, jaksa, dan hakim. Misalnya, seorang polisi mungkin memilikinya untuk tidak menilang pelanggar lalu lintas ringan jika situasinya mendesak, seperti mengantar orang sakit ke rumah sakit. Jaksa pun bisa menggunakan diskresinya untuk menawarkan kesepakatan pembelaan (plea bargain) dalam kasus tertentu. Hakim juga memilikinya dalam memberikan hukuman, mempertimbangkan faktor-faktor meringankan dan memberatkan.
2. Diskresi dalam Kebijakan Publik
Dalam kebijakan publik, diberikan kepada pejabat publik untuk mengambil keputusan yang dianggap terbaik bagi kepentingan masyarakat. Contohnya, kepala daerah mungkin memiliki diskresi untuk mengalokasikan anggaran darurat untuk penanganan bencana alam, meskipun alokasi tersebut belum tercantum dalam anggaran yang disahkan.
3. Diskresi dalam Kehidupan Sehari-hari
Tanpa kita sadari, ini juga hadir dalam interaksi sosial sehari-hari. Misalnya, seorang guru mungkin memberikan dispensasi kepada siswa yang terlambat mengumpulkan tugas karena alasan yang dapat diterima. Atau, seorang manajer mungkin memberikan kelonggaran waktu kepada karyawan yang sedang mengalami masalah pribadi.
Kapan Diskresi Dibutuhkan?
Diskresi dibutuhkan dalam situasi-situasi berikut:
- Aturan yang tidak lengkap atau ambigu: Terkadang, aturan tertulis tidak dapat mencakup semua kemungkinan situasi. Di sinilah dibutuhkan untuk mengisi kekosongan tersebut.
- Situasi yang mendesak atau darurat: Dalam situasi darurat, keputusan cepat dan tepat sangat dibutuhkan. Memungkinkan pejabat untuk mengambil tindakan tanpa harus menunggu prosedur yang panjang dan berbelit-belit.
- Untuk mencapai keadilan yang lebih substantif: Terkadang, penerapan aturan secara kaku justru dapat menimbulkan ketidakadilan. Diskresi memungkinkan penegak hukum untuk mempertimbangkan faktor-faktor individual dan mencapai keadilan yang lebih substantif.
Dampak Positif dan Negatif Diskresi
Penggunaan diskresi yang tepat dapat memberikan dampak positif, seperti:
- Efisiensi: Dapat mempercepat pengambilan keputusan dan tindakan, terutama dalam situasi darurat.
- Fleksibilitas: Memungkinkan penegak hukum dan pejabat publik untuk menyesuaikan tindakan dengan situasi yang spesifik.
- Keadilan yang lebih substantif: Dapat membantu mencapai keadilan yang lebih substantif dengan mempertimbangkan faktor-faktor individual.
Namun, juga berpotensi menimbulkan dampak negatif jika disalahgunakan, seperti:
